Jakarta,Swaranusa7.com-– Indonesia memiliki sekitar 14.500 pasar tradisional, yang merupakan warisan ekonomi, budaya, dan peradaban leluhur bangsa.
Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda, omset pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan yang sangat signifikan, hingga mencapai 60%. Tidak sedikit pedagang yang terpaksa gulung tikar.
Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, namun juga dampak dari disrupsi digital dan monopoli yang dilakukan oleh para bandar kapital. Oleh karena itu, negara harus hadir totalitas untuk melestarikan dan mengembangkan, lebih dari itu untuk selamatkan puluhan juta pedagang pasar trasisional seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed dalam dialog dengan Guntur, Pedagang Cabai Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur, pada Senin, 16 Desember 2024.
Menurut Guntur, pedagang cabai di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur mengungkapkan bahwa omset di pasar tersebut, yang terdiri dari 1860 kios dan 300 pedagang kaki lima (PKL), telah anjlok sebesar 60-70%. Sebelum pandemi, saya bisa menjual 8-10 ton cabai per hari, namun kini hanya mampu menjual 2-3 ton saja.
Guntur menilai, selain menurunnya daya beli masyarakat, disrupsi digital dan monopoli yang dilakukan oleh pemilik modal besar turut menjadi penyebab utama. Bahkan, banyak pedagang yang terpaksa bangkrut. Oleh karena itu, Guntur berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera turun tangan untuk membenahi kondisi ini.
“Kami berharap, Pasar Induk Kramatjati bisa dinaikkan statusnya seperti halnya Foodstation Cipinang Jaya,” ujar Guntur.
Ali Mahsun Atmo yang juga dokter ahli kekebalan tubuh serta Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Ketua Umum APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia) pada periode 2008-2015, diyakini akan mendukung penuh keberpihakan negara terhadap pasar tradisional di Indonesia.
“Kami berharap agar Presiden Prabowo segera mengeluarkan kebijakan berbentuk payung hukum yang mengatur rantai pasok digital dan menindak tegas praktik monopoli yang dilakukan oleh pemilik modal besar,” tambahnya.
dr. Ali Mahsun juga menegaskan bahwa khusus untuk pasar tradisional di Jakarta, ia menaruh harapan besar pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030, Pramono Anung dan Rano Karno, untuk menjadikan permasalahan ini sebagai prioritas utama setelah dilantik.
“Kami berharap, 100 hari pertama setelah dilantik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan pembenahan terhadap 153 pasar tradisional di Jakarta,” tutupnya.
(Swn7.c)