Jakarta, Swaranusa7.com-
Senin, 01 September 2025
PRESIDEN PRABOWO : SEGERA HENTIKAN KEKERASAN NEGARA!
STOP PEMBOROSAN UANG RAKYAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PARA PEJABAT, AKSI
PROTES BUKAN MAKAR DAN TERORISME.
HENTIKAN REPRESIFITAS TERHADAP RAKYAT, BERIKAN KEADILAN BAGI KORBAN.
Aliansi Perempuan Indonesia (API) adalah ruang konsolidasi politik yang diinisiasi oleh
organisasi dan pergerakan perempuan serta beragam kelompok masyarakat sipil seperti jurnalis,
penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, Serikat Buruh, kelompok LGBTIQ+, mahasiswa,
organisasi HAM dan masyarakat adat. API hadir untuk merespon situasi demokrasi, praktek-praktek
militerisme yang semakin menguat dan mengintensifkan kekerasan terhadap perempuan dan
kelompok rentan lainnya.
Menyikapi perkembangan situasi aksi demonstrasi dan arahan Prabowo Subianto pada 31 Agustus
2025 untuk menindak tegas massa aksi yang dicap ‘anarkis’, API melihat bahwa hal ini akan
berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih dari aparat POLRI
serta TNI. Instruksi dan pelabelan ‘anarkis’ ini menjadi cek kosong yang bisa ditafsir semena-mena
untuk membenarkan tindakan represi aparat terhadap rakyat yang menyampaikan pikiran dan
pendapatnya, termasuk membungkam tuntutan-tuntutan rakyat.
Padahal fakta di lapangan memperlihatkan bahwa aksi-aksi rakyat berjalan secara damai untuk
menyuarakan tuntutan yang sah: menolak pemborosan uang rakyat, menolak fasilitas dan tunjangan
mewah DPR, menolak represi negara dan keadilan bagi korban. Solidaritas yang terbangun dari
rakyat di berbagai daerah menunjukkan tekanan dan kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar
rakyat Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik Pemerintah yang
diperburuk dengan kepongahan sejumlah anggota DPR. Kami mendapati justru aparatlah yang
menggunakan kekuatan berlebih dengan menggunakan meriam air (water cannon), gas air mata,
kekerasan fisik, dan senjata api terhadap massa aksi yang menyasar massa di antaranya terhadap
pelajar, perempuan, serta tim medis. Korban yang jatuh di berbagai kota adalah bukti nyata bahwa
yang terjadi adalah kekerasan negara, bukan tindakan anarkis rakyat.
API berpandangan bahwa gelombang kemarahan rakyat ini adalah akumulasi kemuakan atas
kebijakan sembrono dan arogansi pejabat negara.
Harga kebutuhan pokok naik, pajak semakin
mencekik, barisan pengangguran terus meningkat, PHK massal, perampasan tanah adat, anak-anak
korban keracunan MBG, korban Kekerasan seksual tidak ditangani karena tak ada anggaran,
pengoplosan beras, hingga pemangkasan anggaran layanan dasar menjadi momok yang tiap hari
ditelan pahit oleh rakyat. Ketika semua kesengsaraan yang ditimbulkan oleh negara tersebut harus
terpaksa ditanggung oleh rakyat, anggota DPR RI dan pejabat negara malah pongah dan nir empati
atas kesengsaraan rakyat. Mereka berpesta pora dalam kemewahan, korupsi, mendapatkan jabatan
atas koneksi politik, menikmati tunjangan, fasilitas, dan gaji yang melambung tinggi. Tidak hanya
itu, DPR dan pemerintah juga memberi penghargaan kepada kerabat serta koleganya, bahkan
membiarkan pejabat merangkap kursi komisaris BUMN dengan fasilitas berlimpah.
(Swn7.c-)