JAKARTA, Swaranusa7. com— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memimpin kick-off meeting lintas kementerian dan lembaga dalam rangka percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terpadu, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, Menko AHY menegaskan urgensi pembangunan Giant Sea Wall sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir. Kondisi Pantura dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.
“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujar Menko AHY.
Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.
“Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menko AHY menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Upaya ini harus didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan kawasan.
“Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak,” ujar Menko AHY.
Menutup arahannya, Menko AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.
Ia juga menegaskan bahwa upaya ini bukan semata pembangunan infrastruktur fisik, melainkan integrasi dengan alam melalui pendekatan hibrida, seperti restorasi mangrove.
“Kita membangun super team untuk mengorkestrasi perencanaan, pembiayaan, dan implementasi jangka panjang, sekitar 15–20 tahun, demi menyelamatkan ekonomi dan jutaan masyarakat di wilayah pesisir,” ujarnya.
Pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu hingga Cirebon. Sementara Wilayah II meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan hingga Gresik.
Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).
Kick-off meeting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan perlindungan Pantura Jawa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
(Swn7.c-)
