Jakarta,Senin, 01 September 2025
PRESIDEN PRABOWO : SEGERA HENTIKAN KEKERASAN NEGARA!
STOP PEMBOROSAN UANG RAKYAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PARA PEJABAT, AKSI
PROTES BUKAN MAKAR DAN TERORISME.
HENTIKAN REPRESIFITAS TERHADAP RAKYAT, BERIKAN KEADILAN BAGI KORBAN
Aliansi Perempuan Indonesia (API) adalah ruang konsolidasi politik yang diinisiasi oleh
organisasi dan pergerakan perempuan serta beragam kelompok masyarakat sipil seperti jurnalis,
penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, Serikat Buruh, kelompok LGBTIQ+, mahasiswa,
organisasi HAM dan masyarakat adat. API hadir untuk merespon situasi demokrasi, praktek-praktek
militerisme yang semakin menguat dan mengintensifkan kekerasan terhadap perempuan dan
kelompok rentan lainnya.
Menyikapi perkembangan situasi aksi demonstrasi dan arahan Prabowo Subianto pada 31 Agustus
2025 untuk menindak tegas massa aksi yang dicap ‘anarkis’, API melihat bahwa hal ini akan
berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih dari aparat POLRI
serta TNI. Instruksi dan pelabelan ‘anarkis’ ini menjadi cek kosong yang bisa ditafsir semena-mena
untuk membenarkan tindakan represi aparat terhadap rakyat yang menyampaikan pikiran dan
pendapatnya, termasuk membungkam tuntutan-tuntutan rakyat.
Padahal fakta di lapangan memperlihatkan bahwa aksi-aksi rakyat berjalan secara damai untuk
menyuarakan tuntutan yang sah: menolak pemborosan uang rakyat, menolak fasilitas dan tunjangan
mewah DPR, menolak represi negara dan keadilan bagi korban. Solidaritas yang terbangun dari
rakyat di berbagai daerah menunjukkan tekanan dan kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar
rakyat Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik Pemerintah yang
diperburuk dengan kepongahan sejumlah anggota DPR. Kami mendapati justru aparatlah yang
menggunakan kekuatan berlebih dengan menggunakan meriam air (water cannon), gas air mata,
kekerasan fisik, dan senjata api terhadap massa aksi yang menyasar massa di antaranya terhadap
pelajar, perempuan, serta tim medis. Korban yang jatuh di berbagai kota adalah bukti nyata bahwa
yang terjadi adalah kekerasan negara, bukan tindakan anarkis rakyat.
API berpandangan bahwa gelombang kemarahan rakyat ini adalah akumulasi kemuakan atas
kebijakan sembrono dan arogansi pejabat negara. Harga kebutuhan pokok naik, pajak semakin
mencekik, barisan pengangguran terus meningkat, PHK massal, perampasan tanah adat, anak-anak
korban keracunan MBG, korban Kekerasan seksual tidak ditangani karena tak ada anggaran,
pengoplosan beras, hingga pemangkasan anggaran layanan dasar menjadi momok yang tiap hari
ditelan pahit oleh rakyat. Ketika semua kesengsaraan yang ditimbulkan oleh negara tersebut harus
terpaksa ditanggung oleh rakyat, anggota DPR RI dan pejabat negara malah pongah dan nir empati
atas kesengsaraan rakyat. Mereka berpesta pora dalam kemewahan, korupsi, mendapatkan jabatan
atas koneksi politik, menikmati tunjangan, fasilitas, dan gaji yang melambung tinggi. Tidak hanya
itu, DPR dan pemerintah juga memberi penghargaan kepada kerabat serta koleganya, bahkan
membiarkan pejabat merangkap kursi komisaris BUMN dengan fasilitas berlim
Bagi API, kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil aparat,
tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal. Peristiwa ini adalah bagian dari wajah kekerasan
negara yang sistematis; aparat digunakan untuk membungkam suara rakyat dengan impunitas yang
terus dibiarkan. Rakyat yang berani menyuarakan pendapat, kekecewaan dan kemarahannya justru
dihadapi dengan cara-cara brutal dari aparat negara dan kriminalisasi. Ratusan orang ditangkap
sewenang-wenang, dipukuli, dan diperlakukan tidak manusiawi. Gas air mata ditembakkan tanpa
pandang bulu, bahkan mengarah ke rumah ibadah dan tim medis yang sedang menjalankan tugas
kemanusiaan. Pembakaran sejumlah fasilitas umum dan kantor pemerintahan disalahkan kepada
rakyat sebagai pelaku utamanya. Padahal, sejumlah informasi menyampaikan bahwa pembakaran
dilakukan melalui proses provokasi dari aparat dan massa yang tidak dikenal. Pelanggaran hak
informasi dilakukan dengan larangan melakukan siaran langsung dari aplikasi tik tok dan youtube,
juga pelarangan televisi dan media untuk meliput dan melaporkan
Semua tindakan represif ini menegaskan bahwa negara lebih memilih jalan kekerasan daripada
membuka ruang dialog yang demokratis. Wajah kekerasan negara juga terlihat di banyak daerah:
pemindahan tahanan politik Papua ke Makassar, konflik agraria dan sumber daya alam di Rempang,
Sulawesi, Maluku Utara, Mandalika, hingga makin luasnya teritorial militer di wilayah sipil. Negara
memilih pendekatan kekerasan ketimbang membuka ruang dialog dengan rakyat.
Hal tersebut mencerminkan karakteristik pemerintahan Prabowo yang sangat militeristik, anti
perempuan dan kelompok rentan, serta tidak berpihak pada rakyat. Prabowo sebagai penanggung
jawab pemerintahan melanggengkan budaya kekerasan dengan menambah batalion, kodam, kodim,
dan sebagainya demi membangun benteng pertahanan untuk memberangus perlawanan rakyat yang
meminta keadilan serta melancarkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan Prabowo untuk
melakukan efisiensi dengan menekan anggaran yang berhubungan dengan layanan kesejahteraan
rakyat, namun justru menaikan tunjangan bagi DPR yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Saat rakyat protes, Prabowo sibuk membagi-bagi bintang kehormatan termasuk pada mantan
narapidana korupsi, amnesti dan abolisi yang serampangan termasuk terhadap terpidana femisida.
API menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyematkan aksi massa dengan label makar
dan teroris tanpa bukti nyata sebagai bentuk pengalihan isu, upaya mengadu domba sesama warga
negara sekaligus membakukan budaya ketakutan untuk berpendapat. Pelabelan dan
tuduhan-tuduhan tidak mendasar terhadap massa aksi justru melemahkan demokrasi dan membuka
ruang legitimasi bagi aparat untuk semakin melakukan kekerasan. Menuduh rakyat sebagai perusuh,
makar atau teroris adalah strategi klasik untuk mendelegitimasi gerakan sosial dan menutupi
kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya.
API menilai kondisi ini adalah krisis politik dan kemanusiaan! Negara yang seharusnya melindungi
justru melukai. DPR yang seharusnya mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat justru menjadi
bagian dari mesin penindasan. Demokrasi Indonesia semakin tercederai! Hari ini negara tak lagi
malu-malu mempertontonkan pembungkaman demokrasi. Represi yang sadis dan brutal dilakukan
terang-terangan, menyasar rakyat yang bersuara lantang menolak kebijakan diskriminatif. Negara
terus memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi dengan berbagai kebijakan yang tidak
berpihak serta berdampak buruk pada kehidupan perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat
adat, serta kelompok rentan.
API menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Karenanya penundaan aksi yang
sedianya akan dilakukan pada 1 September 2025 bukanlah bentuk kemunduran, melainkan upaya
untuk menjaga kemandirian gerakan perempuan dan masyarakat sipil agar tidak dijebak dalam
permainan politik elit yang sedang bertarung di atas penderitaan rakyat.
2
Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami, Aliansi Perempuan Indonesia, menyatakan sikap dan
tuntutan sebagai berikut:
- Menyampaikan duka mendalam dan solidaritas terhadap korban-korban yang tewas,
luka-luka dan kehilangan serta kerusakan barang pribadi - Menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap paramedis jalanan, pendamping dan
para perempuan yang telah mengedepankan nilai kemanusiaan di atas lainnya - Menuntut berbagai pihak untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap masyarakat
atas terjadinya perusakan fasilitas umum dan pembakaran sejumlah gedung. - Menuntut Presiden Prabowo untuk:
a. Memerintahkan Kapolri untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dalam
penanganan setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum
b. Memberhentikan Kapolri dan Kapolda yang gagal menjaga keamanan rakyat dan
justru melanggengkan budaya kekerasan.
c. Membuka ruang demokrasi dan menghentikan kriminalisasi masyarakat sipil.
d. Mencabut larangan siaran langsung, akhiri pemblokiran komunikasi, dan menjamin
independensi media.
e. Mengurangi anggaran APBN untuk TNI dan POLRI dan mengalihkan untuk
program-program layanan dan kesejahteraan rakyat.
f. Reformasi kepolisian secara menyeluruh.
g. Menghentikan kebijakan perpajakan yang menekan rakyat kecil. Negara wajib
membuka transparansi penggunaan pajak dan memastikan alokasi anggaran berpihak
pada kebutuhan rakyat, bukan pada privilese elit.
h. Menghentikan rangkap jabatan. Akhiri praktik pejabat merangkap kursi komisaris
BUMN. Publikasikan secara terbuka gaji dan fasilitas pejabat melalui portal
transparansi.
i. Mencabut seluruh fasilitas mewah dan tunjangan bagi pejabat negara dan pejabat
BUMN. - Pimpinan DPR RI untuk:
a. Menghentikan dan mencabut seluruh fasilitas mewah dan tunjangan anggota dan
pimpinan DPR RI
b. Membangun ruang dialog dan partisipasi yang bermakna dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan
a. Mengawasi anggaran dan kinerja Pemerintah dalam menghormati dan memenuhi hak
asasi manusia dan berada di sisi rakyat
b. Evaluasi menyeluruh kebijakan pemerintah dan DPR yang tidak berpihak pada rakyat
dan justru memperburuk krisis politik, ekonomi, serta kemanusiaan hari ini. - Lembaga Nasional HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI dan
KND) untuk:
a. Melakukan pemantauan pelanggaran HAM pada penanganan aksi demonstrasi secara
komprehensif dan menyampaikannya kepada publik
b. Melakukan penyelidikan atas pola kerusuhan dan pembakaran gedung selama aksi
berlangsung
c. Memastikan keluarga korban mendapatkan hak atas keadilan, restitusi, kompensasi
dan bantuan
d. Membuka partisipasi publik dalam pengumpulan dan penelusuran fakta-fakta terkait
kekerasan negara dalam penanganan aksi demonstrasi
API menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak boleh dikooptasi elit politik mana pun. Penundaan
aksi justru adalah langkah bertanggung jawab untuk melindungi massa dan memastikan geraka
3
perempuan tetap independen, berakar pada suara rakyat, dan konsisten memperjuangkan
demokrasi.
Kami mengajak seluruh masyarakat sipil untuk tetap solid, memperkuat jejaring solidaritas, serta
bersama-sama menolak militerisme, represi, dan pemborosan uang rakyat.
Bersama Aliansi Perempuan Indonesia :
Perhimpunan Jiwa Sehat | Perempuan Mahardhika | Konde.co | Marsinah.id | Koalisi Perempuan
Indonesia | Jala PRT | YLBHI | LBH Jakarta | Emancipate Indonesia | Arus Pelangi | YAPPIKA I
FAMM Indonesia | Kelas Muda | RAHIMA| JASS | Asosiasi LBH Apik Indonesia | LBH APIK
Semarang | LBH APIK Jakarta | SINDIKASI | Women’s March Jakarta 2025 |The Indonesian Legal
Resource Center (ILRC) |FSBPI | Serikat Pekerja Kampus | HWDI | Kalyanamitra | Komunal Bawah
Tanah | Warga Kampung Susun Bayam | Jaringan Buruh Migran | FPPI | Solidaritas Pemoeda
rawamangun | Komunal Bawah Tanah | Forum Pengada Layanan | ICJR | Ikatan Pemuda Tionghoa
Banten | INFID |LBH Masyarakat | OPSI | Pamflet Generasi | | WMW Indonesia | KIARA – PPNI
|Solidaritas Perempuan | Kolektif Semai | Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta | INSTITUT KAPAL
Perempuan | Perkumpulan Samsara | West Papua Feminist Forum | Migrant CARE | Yayasan IPAS
Indonesia | Perempuan Mahardhika Palu | Yayasan Kesehatan Perempuan | Aneta Papua |
Perempuan Mahardhika Mnukwar | Federasi Serikat Buruh Bersatu (FSBB) KASBI | Aliansi
Mahasiswa Papua | Federasi Serikat PEKKA | CATWAP Indonesia | Jaringan Buruh Migran | Keluarga
Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) | Rumah Pengetahuan Amartya | WCC Puantara |
Feminis Themis | Proklamasi Anak Indonesia |Institut Sarinah | Cakra Wikara Indonesia | Jaringan
Buruh Migran | Warga Humanis | Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat | PHD PEREMPUAN AMAN
LouBawe | Aliansi Perempuan Bangkit | Transparansi Internasional Indonesia | Artsforwomen
Indonesia | Betina issue (Sulawesi Utara) | CATWAP Indonesia | Gema Alam NTB | Girl, No Abuse –
Makassar | Jaringan Akademisi GERAK Perempuan | Kaoem Telapak | Kartini Manakarra | Koalisi
Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) | Komunitas Empu Fesyen Berkelanjutan | Komunitas
Feminis Gaia, Yogyakarta | Konsorsium PERMAMPU – Sumatera | LBH Kalbar | Lembaga
Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM NTB) | Muslimah Reformis, Tangsel | Peace Women
Across the Globe network | Perempuan Melawan (Aliansi Tolak Reklamasi Manado Utara) |
Perempuan Solipetra (Petani Penggarap Kalasey Dua) Sulawesi Utara | Perkumpulan DAMAR
Perempuan Lampung | Perkumpulan Gemawan | Perkumpulan Kecapi Batara Indonesia |
Perkumpulan Sawit Watch | Rifka Annisa WCC Yogyakarta | Save All Women and Girls (SAWG) |
Second Chance | Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT) | Serikat Buruh Migran Indonesia
| Suara Ibu Indonesia | Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia |
Yayasan Gemilang Sehat Indonesia | Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia | Yayasan Penabulu
|Yayasan Srikandi Sejati (YSS) | Y2F Media | Sekolah Gender
Narahubung:
Marsinah Dhede 082226647301 | Siti Aminah 081908174177 | Mutiara Ika 082213587565 | Riska
Carolina 081330090410